Sejarah Presiden Indonesia Menaikan BBM

 

Nikekuko.com - Sejarah kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia telah ditetapkan melalui diskusi panjang oleh pemerintah,  juga mensubsidi dan mengatur penjualan bahan bakar seperti bensin, solar (diesel), dan juga minyak tanah secara eceran melalui Pertamina.
 

BBM ini sangat dibutuhkan masyarakat karena telah menjadi salah satu komoditas penting yang digunakan hampir setiap harinya. Akan tetapi, harga BBM ini sangat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penetapan harga bahan bakar minyak sangat penting bagi masyarakat.

Terlepas dari itu, harga bahan bakar minyak juga menjadi penentu bagi besar dan kecilnya defisit anggaran negara. Adanya kenaikan harga BBM tentu akan membebani rakyat miskin, apabila penetapan kenaikan harga tersebut tergolong tinggi. Oleh karena itu tak jarang penetapan harga bahan bakar minyak selalu diikuti kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya.

Dapat diketahui, hampir setiap Presiden di Indonesia pernah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, dari ke tujuh orang yang menjabat sebagai Presiden RI, hanya seorang BJ Habibie yang tidak pernah menaikkan harga BBM dimasa ia menjabat. Dapat diketahui, pada saat itu BJ Habibie hanya menjabat sebagai Presiden RI selama 18 bulan.

Presiden RI Pertama Sukarno (18 Agustus - 12 Maret 1965)

Pada masa pemerintahan Sukarno, sepanjang periode November 1965 - Februari 1966, terjadi tiga kali perubahan harga BBM bersubsidi.

no	Tgl/bln/thn	Premium	Solar
1.	22 November 1965	Rp 0,3	Rp 0,2
2.	3 Januari 1966	Rp 1	Rp 0,2
3.	27 Januari 1966	Rp 0,5	Rp 0,4

 

Pemerintahan Presiden Soeharto (12 Maret 1967 - 21 Mei 1998)

Presiden Soeharto, sejauh ini, tercatat paling banyak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Dalam 32 tahun kepemimpinannya, tercatat 20 kali harga BBM bersubsidi mengalami perubahan. Meski perubahan tidak dilakukan secara serentak untuk Premium dan Solar.

Pertama kali perubahan harga BBM bersubsidi ini terjadi pada 3 Agustus 1967. Harga Premium langsung melonjak hampir 10 kali lipat, dari Rp 0,5 menjadi Rp 4, dan Solar dari harga Rp 0,4 menjadi Rp 3,5. Berikut catatan lengkapnya:

no	Tgl/bln/thn	Premium	Solar
1.	3Agustus 1967	Rp 4	Rp 3,5
2.	25 April 1968	Rp16	Rp 12,5
3.	1 Juni 1970	Rp 25	Rp 12,5
4.	1 April 1972	Rp 35	Rp 14
5.	1 April 1973	Rp 41	Rp 16
6.	22 April 1974	Rp 46	Rp 19
7.	1 April 1975	Rp 57	Rp 22
8.	1 April 1976	Rp 70	Rp 25
9.	5 April 1979	Rp100	Rp 35
10.	1 Mei 1980	Rp 150	Rp 52,5
11.	4 Januari 1982	Rp 240	Rp 85
12.	7 Januari 1983	Rp 320	Rp 145
13.	12 Januari 1984	Rp 350	Rp 220
14.	1 April 1985	Rp 385	Rp 242
15.	10 Juli 1986	Rp 385	Rp 200
16.	24 Mei 1990	Rp 450	Rp 245
17.	11 Juli 1991	Rp 550	Rp 300
18.	8 Januari 1993	Rp 700	Rp 380
19.	5 Mei 1998	Rp 1.200	Rp 600
20.	16 Mei 1998	Rp1.000	Rp 550

 

Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)

Pada masa kepemimpinan Gus Dur, perubahan harga BBM bersubsidi terjadi sebanyak enam kali, dalam dua tahun kepemimpinannya. Kenaikan tertinggi pada Premium sebesar 20,7% dan Solar sekitar 39,3%. Namun, perubahan lebih sering terjadi pada BBM jenis Solar. Berikut rinciannya:

no	tgl/bln/thn	Premium	Solar
1.	1 Oktober 2000	Rp 1.150	Rp 600
2.	1 April 2001	Rp 1.150	Rp 990
3.	1 Mei 2001	Rp 1.150	Rp 1.150
4.	1 Juni 2001	Rp 1.150	Rp 1.285
5.	16 Juni 2001	Rp 1.450	Rp 900
6.	1 Juli 2001	Rp 1.450	Rp 1.250

 

Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)

Tak lama setelah resmi menjadi Presiden menggantikan Gus Dur, Megawati langsung membuat kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Secara keseluruhan, dalam tiga tahun kepemimpinannya Megawati melakukan 15 kali penyesuaian harga. Tercatat Megawati dua kali melakukan penurunan harga Premium, dan enam kali membuat harga Solar menjadi lebih murah. Setiap perubahan juga tidak serentak dilakukan untuk Premium dan Solar. Berikut perubahannya:

no	tgl/bln/thn	Premium	Solar
1.	1 Agustus 2001	Rp 1.450	Rp 1.190
2.	1September 2001	Rp 1.450	Rp 955
3.	1 Oktober 2001	Rp 1.450	Rp 1.000
4.	1 Nopember 2001	Rp 1.450	Rp 945
5.	1 Desember 2001	Rp 1.450	Rp 900
6.	17 Januari 2002	Rp 1.550	Rp 1.150
8.	1 April 2002	Rp 1.600	Rp 1.250
9.	3 Mei 2002	Rp 1.750	Rp 1.400
10	1 Juli 2002	Rp 1.750	Rp 1.350
11.	1 Agustus 2002	Rp 1.735	Rp 1.325
12.	1 September 2002	Rp 1.690	Rp 1.360
13.	1 Oktober 2002	Rp 1.750	Rp 1.440
14.	1 Nopember 2002	Rp 1.750	Rp 1.550
15.	2 Januari 2003	Rp 1.810	Rp 1.890
16	21 Januari 2003	Rp 1.810	Rp 1.650

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014).

Pada era kepemimpinan Presiden SBY, selama dua kali masa pemerintahannya tercatat harga BBM bersubsidi berubah sebanyak delapan kali. Dari beragam perubahan tersebut SBY tercatat sebagai Presiden yang empat kali menaikkan harga Premium, dan menurunkannya sebanyak tiga kali. Sementara untuk Solar, SBY empat kali menaikkannya, dan menurunkannya sebanyak dua kali. Berikut rinciannya:

no	tgl/bln/thn	Premium	Solar
1.	1 Nopember 2004	Rp 1.810	Rp 1.650
2.	1 Maret 2005	Rp 2.400	Rp 2.100
3.	1 Oktober 2005	Rp 4.500	Rp 4.300
4.	24 Mei 2008	Rp 6.000	Rp 5.500
5.	1 Desember 2008	Rp 5.500	Rp 5.500
6.	15 Desember 2008	Rp 5.000	Rp 4.800
7.	15 Januari 2009	Rp 4.500	Rp 4.500
8.	22 Juni 2013	Rp 6.500	Rp 5.500

 

Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 - sekarang)

Belum genap sebulan memimpin, Presiden Jokowi harus membuat keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Uniknya, setelah Reformasi, Jokowi menjadi presiden pertama RI yang menyampaikan sendiri informasi ini kepada publik. Pada masa pemerintahan sebelumnya, acap kali terjadi kenaikan harga BBM, umumnya yang mengumumkan adalah pejabat setingkat menteri. Tak hanya itu, Jokowi juga menjadi presiden pertama yang mengeluarkan kebijakan tak populer, yaitu menghapus subsidi untuk BBM jenis Premium. 

Sejak 2015, bensin ini tak lagi masuk kategori subsidi dan dibiayai APBN. Meski begitu, harga bensin tak lepas dari intervensi pemerintah, meski harga minyak merangkak naik harga bensin RON 88 ini tak berubah. Alhasil, selisih nilai jual di pasar ditanggung langsung oleh distributor yakni PT Pertamina (Persero).

Kebijakan penghapusan subsidi untuk Premium, pada akhirnya membuat bensin tersebut tak laku dan menghilang dari pasaran. 

Walau begitu, Premium masih dibutuhkan. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No.117 Tahun 2021, pemerintah memberikan kompensasi sebesar 50% untuk kandungan Premium di Pertalite. Premium saat ini hanya digunakan sebagai 50% bahan campuran dari BBM Pertalite. 

Kondisi ini akhirnya membuat Premium tak lagi dijual Pertamina, dan BBM jenis Pertalite ditetapkan sebagai BBM Khusus Penugasan (JBKP), yang berhak untuk mendapatkan subsidi. 

Adapun masuknya Pertalite sebagai BBM khusus penugasan atau BBM subsidi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang JBKP, yang disahkan pada 10 Maret 2022.   

 

Berikut perubahan harga BBM selama Presiden Jokowi memimpin: 

no	tgl/bln/thn	Premium	Solar	Keterangan
1.	18 November 2014	Rp 8.500	Rp 7.250
2.	1 Januari 2015	Rp7.600	Rp 7.250	Subsidi solar tetap Rp 1000
3.	a.19 Januari 2015	Rp 6.900	Rp 6.400	Berlaku dua harga Bali & Madura
	b.19 Januari 2015	Rp 6.700	Rp6.400	Berlaku luar Bali & Madura
4.	1 Maret 2015	Rp 6.800	Rp6.400	Kembali berlaku harga Nasional
5.	28 Maret 2015	Rp7.300	Rp 6.900
6.	a. 5 Januari 2016	Rp 7.050	Rp 5.650	Kembali berlaku dua harga: Jawa, Madura, Bali (Jamali)
	b. 5 Januari 2016	Rp. 6.950	Rp 5.650	Di luar Jamali
7.	a. 1 April 2016	Rp 6.550	Rp 5.150	Jamali
	b. 1 April 2016	Rp 6.450	Rp 5.150	Luar Jamali
8.	a.10 Oktober 2018	Rp 7.000	Rp 5.150	Jamali
	b.10 Oktober 2018	Rp 6.900	Rp 5.150	Luar Jamali

Namun, kebijakan ini dibatalkan satu jam setelah diumumkan. Kemudian Pertalite ditetapkan sebagai BBM bersubsidi.
1 April 2022: Pertalite Rp 7.650 - Solar Rp 5.150
3 September 2022: Pertalite Rp Rp 10.000 - Solar Rp 6.800

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menaikkan harga BBM sebanyak 25 persen hingga 30 persen. Seperti yang diketahui, harga Pertalite meningkat dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, harga Solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Harga Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Share :